Impian Politik Luar Negeri Partai Hijau Indonesia

  • June 9, 2016

“Jarak peradaban itu, berapa pun langkahnya tidaklah penting. Bagaimana pun yang kuat akan menelan yang lemah. Biar pun yang kuat itu hanya kecil. Bayangkan saja: China bangsa besar. Bagaimana kalau sekaligus kuat? Bahaya Kuning, Tuan-tuan, Bahaya Kuning. Awas-awas. Jepang sudah menjadi kenyataan. China juga bisa menjadi kenyataan. Kita suka atau tidak. Mungkin kita sudah tak bakal menyaksikan. Tapi awas-awaslah, karena waktu berjalan terus. Kita suka atau tidak.” (Pramoedya Ananta Toer)

Percakapan Dan Maarten Nijiman dan Minke –dua tokoh dalam roman Anak Semua Bangsa– di atas, terjadi dalam kurun waktu awal abad ke-20. Nijiman mengagumi Angkatan Muda China yang progresif melakukan pembaharuan, peremajaan di China. Waktu itu kecil sekali jumlahnya. Nijiman tetap punya keyakinan, bagaimana pun kecil dan tak berarti kelihatannya, makin lama akan makin besar. Nijiman siapa pun dia, entah tokoh fiktif atau personifikasi nyata seseorang yang menjadi inspirasi Pram, termasuk salah seorang yang paling jeli, untuk pertama kalinya memprediksi kebangkitan Negeri Tirai Bambu.
Satu abad sesudah percakapan fiktif tersebut, dunia dibuat heboh dengan rakasasa baru dari Asia. China menjadi tuan rumah Olimpiade termegah sekaligus menjadi juara umumnya. Rakyat bangga bahwa China dapat melewati AS. China berhasil melesatkan pesawat ulang-aliknya untuk membawa taikonot-nya mengelilingi dunia. China telah memegang surat berharga AS sekitar US$ 1,3 triliun, sekitar 70 persen dari cadangan devisanya senilai US$ 1,8 triliun, yang memicu kekhawatiran di antara politisi AS bahwa penguasaan yang sangat besar itu akan menjadi ancaman China terbesar.
Dalam perdagangan, kata I Wibowo dalam artikel 60 Tahun RRC di Kompas (1/10/2009), China mampu menaklukkan AS sehingga negeri Paman Sam ini mengalami defisit besar. Koran-koran China pasti memuat berita yang memperlihatkan angka statistik dalam hal apa saja jika itu menyamai atau melebihi AS .

Awal 2009, China boleh amat bangga bahwa untuk pertama kalinya posisi China diperhitungkan setara oleh AS. Adalah Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, yang pertama melontarkan gagasan bahwa krisis keuangan global saat ini hanya bisa diselesaikan oleh G-2. Maksudnya adalah AS dan China. Gagasan ini menguat, lalu masuk China dan membuat banyak intelektual China berbunga-bunga. Krisis keuangan global yang mulai pada September 2008 memang telah mengubah seluruh tata ekonomi dunia, termasuk hubungan China dan AS.

Ilustrasi keberhasilan China yang gilang-gemilang di berbagai bidang, apakah menjamin dirinya akan mampu menyaingi dan pada akhirnya mengalahkan AS? Apakah akan terjadi perubahan kekuatan dari Barat ke Timur seperti banyak prediksi para ahli yang mengatakan, abad ke-21 adalah abadnya Asia?
Geopolitik Asia Timur

Kebangkitan China menjadi isu sentral dalam diskursus-diskursus politik antarnegara dewasa ini. Bagaimana wajah dunia dengan bangkitnya China dari tidur panjanganya? Sebagai raksasa, China tampil lebih agresif di kawasan Asia Timur (termasuk Asia Tenggara) dan menampakkan watak politik yang non-demokratis.

Desember 2010, Asia Timur memanas. Persoalan klaim teritori terhadap Kepulauan Senkoku (bagi Jepang) atau Kepulauan Diaoyu (bagi China) dan juga friksi antara China, Taiwan empat anggota ASEAN; Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Laos terhadap kepulauan Spartly dan Paracel di Laut China Selatan. Dalam kedua konflik teritori tersebut, China unjug gigi dengan pamer kekuatan militer yang memicu ketegangan di kawasan.

Menguatnya dominasi China di kawasan Asia Timur, telah menantang berbagai aktor yang berkonflik dengan China untuk menyelesaikan persoalan ini di tingkat internasional (arbitrase) ataupun justru mengundang kekuatan Barat (baca; Amerika Serikat) untuk menyeimbangkan China. Amerika telah menyiapkan kekuatan besar armada lautnya untuk itu dengan menempatkannya di Pasifik.

Di ASEAN sendiri, untuk kali pertamanya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2012 gagal mencapai konsensus (dalam joint communiqué) untuk persoalan konflik kepulauan di Laut China Selatan. Kamboja sebagai Ketua ASEAN menghadang proposal Indonesia untuk penyelesaian secara damai tanpa kekuatan militer di Laut China Selatan. Kamboja cenderung menjadi perpanjangan China untuk tidak menyelesaikan masalah ini secara multilateral.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana seharusnya peran Indonesia yang menganut doktrin politik Bebas dan Aktif merespon perkembangan dunia saat ini? Apakah strategi hedging atau menjaga netralitas kedua kubu (barat dan timur) dengan membangun kekuatan non blok masih relevan?

Gagasan Mendayung di Antara Dua Karang
Kembali pada gagasan mendayung di antara dua karang. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Tertuang dalam pasal 3 UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan, “politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.”
Prinsip ini dinaungi oleh Pancasila, UUD 45, dan GBHN (pasal 2). Ditelurkan oleh mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam konteks Perang Dingin, prinsip bebas aktif berarti Indonesia tidak terikat dengan salah satu blog komunis maupun kapitalis, namun pada saat yang sama tetap berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap memegang teguh tujuan nasional.

Dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang BP KNIP tanggal 2 September 1948, Bung Hatta mengatakan, “Pendirian yang harus kita ambil ialah suapya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”

Menurut Bung Hatta, politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepercayaan diri dan berjuang dengan kemampuan sendiri. Namun begitu, bukan berarti Indonesia tidak mengikuti perkembangan situasi internasional dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional. “Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pada pergolakan internasional,” kata Bung Hatta.

Pidato Bung Hatta itu diterbitkan dalam sebuah buku yang diberi judul “Mendayung di antara Dua Karang”, merujuk pada posisi Indonesia di antara persaingan pengaruh dua negara adidaya; Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Hatta merumuskan enam tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu:
Untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan Negara
Untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar negeri guna meningkatkan standar hidup masyarakat, seperti nasi, obat-obatan dan sebagainya.

Untuk memperoleh modal guna membangun kembali apa yang telah hancur atau rusak, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi, baru dan mekanisme pertanian.

Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan untuk membantu meraih keadilan sosial pada lingkup internasional, yang sejalan dengan piagam PBB khususnya artikel satu, dua, dan lima puluh lima.
Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya membangun hubungan baik dengan Negara tetangga yang pada masa lalu juga mengalami masa penjajahan.

Untuk membangun persaudaraan antar Negara melalui realisasi dalam Pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia.
Pasca Perang Dingin
Peran politik luar negeri Indonesia terhadap Negara-negara berkembang setelah perang dingin berakhir adalah dengan (kembali) menjadi pionir dari Non-Aligned Movement (NAM). Setelah runtuhnya tembok berlin pada 9 November 1989 yang menandai berakhirnya perang dingin yang berarti tatanan dunia sudah berubah. Tidak ada lagi blok kiri atau kanan. Karena blok kiri sudah tumbang. NAM sebagai aliansi yang memposisikan dirinya di antara dua blok tersebut harus melihat ulang posisinya setelah peristiwa itu.

Indonesia sebagai Negara penggagas NAM merasa paling berkepentingan untuk mempertahankan NAM dalam konteks dunia baru. Tahun 1985 (30 tahun KAA) Indonesia gagal menjadi tuan rumah NAM Sumit karena negara-negara Amerika Latin dan beberapa Negara di Afrika menolak politik dalam negeri Soeharto seperti anti komunis, dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Soeharto harus membayar mahal hal ini dengan melakukan kunjungan 23 hari ke Amerika Latin dan Afrika dalam usaha untuk melobi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah NAM pada 1992.

Pada 1992, Soeharto berhasil menjadi ketua untuk NAM Summit dengan berhasil meyakinkan anggota NAM mengubah fokus kerjasama dari yang bersifat tradisional (politik dan keamanan) menjadi isu sosial dan ekonomi. Pertemuan ini menghasilkan Jakarta Massage yang dibawa ke forum PBB pada tahun yang sama. Intinya, Indonesia akan menjadi fasilitator dalam memberikan bantuan teknis (technical assistance) untuk bidang pertanian (mengingat Indonesia sudah mencapai swasembada beras) dan populasi penduduk (keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program Keluarga Berencana).
Selain itu, pada tahun 1994 Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi APEC Summit. Dalam forum yang bersifat voluntary, menghasilkan Bogor Goal. Intinya, mencapai kesepakatan an open and free trade and investment within the Asia Pacific regions.

Di ASEAN, Indonesia telah memainkan peran penting pasca krisis ekonomi melanda Asia. Dari sana, ASEAN menyadari ASEAN Economic Community perlu diciptakan. Untuk mencapai itu, ada beberapa tahapan salah satunya Bali Concord 2003, menuju ASEAN Community.

Jadi pasca Perang Dingin, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara berkembang khsusunya di NAM adalah mengubah fokus dari keamanan dan politik menjadi kerjasama sosial dan ekonomi. Di titik ini, perjuangan Indonesia tetap mempertahankan posisi NAM walau konteks dunia sudah berubah (pernah diusulkan untuk mengganti NAM menjadi G-77). Artinya, dengan tetap adanya NAM, posisi Indonesia sebagai pendiri dan pionir dari suara-suara rakyat di negara-negara berkembang akan selalu dibutuhkan dunia.

Dalam bidang keamanan dan politik, Indonesia telah sukses menjadi mediator dalam menangani konflik Kamboja dengan Vietnam. Tahun 1988 dan 1989 Indonesia mengambil inisiatif, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) di Istana Bogor. JIM dilaksanakan dua kali di Indonesia. Padahal Thailand sendiri berminat menjadi mediator.
Dalam JIM itu hadir Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro China yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro Vietnam dan Uni Soviet. Juga hadir Raja Norodom Sihanouk dan beberapa pentolan pemimpin Kamboja. Kehadiran mereka di JIM I dan JIM II memberi pertanda bahwa rezim siapapun yang berkuasa di Phnom Penh tetap merasa lebih nyaman dengan Indonesia ketimbang Thailand .

Hal ini membuktikan Indonesia masih tetap memegang prinsip bebas aktif sebagai prinsip politik luar negerinya pasca Perang Dingin. Namun, bebas di sini diartikan sebagai bebas untuk bekerja sama dengan berbagai pihak serta tetap aktif menjaga perdamaian dunia.

Kritik yang ingin disampaikan adalah bagaimana peran Indonesia menjaga status bebas dan juga memainkan peran aktifnya di dunia.

Pada Era Soekarno, ketika NAM didirikan dengan ide untuk keluar dari tatanan dunia yang terbelah (barat dan timur) dengan tampil menjadi poros tengah, cenderung tidak bertahan pada saat Indonesia membutuhkan banyak dana untuk memulihkan Indonesia pasca perang kemerdekaan dan menjaga stabilitas politik nasional. Secara praktis, Soekarno pada akhir masa kekuasaannya cenderung lebih dekat dengan kekuatan Blok Timur. Sementara pada masa Soeharto, kegagalan menjaga status bebas atau independen lebih dikritik pada tunduknya rezim ini pada blok Barat yang menyokong penuh Soeharto menjadi Bapak Pembangunan.

Konteks Kekinian Indonesia di tingkat Regional dan Internasional
Indonesia bersama dengan India, Brazil, Afrika Selatan dan Turki adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Menjadikan Indonesia sebagai kelompok negara yang mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM. Indonesia telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi HAM. Dunia tidak lagi terbagi menjadi blok barat dan timur atau utara dan selatan.

Meski belum banyak mendapat perhatian khusus, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lain, negara-negara di kepulauan Pasifik dan negara-negara pemilik hutan yang dilalui sungai Amazon adalah paru-paru dunia. Proses fotosintesis terjadi terus-menerus di kawasan ini karena matahari beredar di sekitar khatulistiwa sepanjang tahunnya. Bertemunya sinar matahari, air dan tumbuh-tumbuhan pemilik klorofil di hutan (khususnya hutan hujan tropis), menghasilkan oksigen.
Sebuah dalil umum dalam politik menyatakan bahwa semakin kuat sebuah negara semakin besar tanggung jawabnya, baik terhadap rakyatnya maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat Regional dan Internasional. Indonesia memegang peranan penting dalam mendorong proses demokrasi dan pemajuan HAM di tingkat ASEAN dan Asia, yang terwujud dalam kepemimpinan Indonesia dibidang kerjasama Politik terkait: Democracy, Rule of Law, Good Governance dan penghargaan pada HAM pada Piagam ASEAN 2008 dan pendirian komisi HAM antar pemerintah ASEAN. Pada tingkat Asia Indonesia memegang posisi penting dalam Bali Demokrasi Forum (BDF) dan dalam Bali-Process, sebuah kerja sama antar pemerintah di Asia dan pasifik dalam menangani tantangan ancaman keamanan internasional: penyelundupan manusia, perdagangan orang. Demikian Halnya pula pada tingkat OKI (organisasi kerjasama negara-negara Islam, yang mencakup neara-negara Islam di Afrika, Timur Tengah, dan Asia) Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan Komisi HAM Independen OKI (IPHRC).

Pada Tingkat Global baik pada forum Dewan HAM PBB dan SU-PBB, Indonesia telah mengambil peran penting dalam membangun kerjasama utara selatan untuk pemajuan HAM, yang terlihat pada peran Indonesia pada beerapa resolusi penting terkait Freedom of Assembly and Association, yang menjadi dasar pembentukan mekanisme Pelapor Khusus PBB utk issue kebebasan berorganisasi dan berkumpul. Dalam resolusi SU-PBB 16/18 tentang pemberantasan intolerasi berdasarkan agama. Serta Inisiatif bersama 4 negara lain Chili, Denmark, Ghana dan Marokko dalam membentuk Convention Against Torture Initiative (CTI) untuk mempromosikan ratifikasi universal konvensi anti penyiksaan. Terkait bi-annual Resolusi SU-PBB tentang moratorium hukuman Mati, Indonesia telah melakukan perubahan posisi yang signifikan, sesuai dengan perkembangan di tingkat nasional dalam wacana hukuman mati dalam sistim peradilan pidana kita, dengan merubah posisi menolak penghapusan hukuman mati menjadi posis “abstain”. Sebuah langkah menuju posisi mendukung penhapusan hukuman mati.

Hal tersebut di atas meletakkan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang disegani dimana ekspektasi atau harapan besar diletakkan oleh banyak negara-negara baik dari negara-negara utara dan Selatan agar Indonesia semakin maju dalam memimpin diskursus permajuan demokrasi dan HAM pada tingkat global.

Konteks kekinian Indonesia yang berdaulat juga terkait dengan makin lekatnya Indonesia degan rezim hukum HAM Internasional; sebagai negara pihak dari ICCPR, CAT, CMW (konvensi perlindungan HAM buruh migran dan keluarganya) dan konvensi HAM internasional lain. Sayangnya, praktik politik di dalam negeri belum sejalan dengan komitmen Indonesia di fora internasional. Belum ada keselarasan antara kata dan laku. Komitmen dan tanggungjawab Indonesia di tingkat internasional harus selaras dengan politik dan kebijakan di dalam negeri.

Maka di titik ini, Partai Hijau Indonesia setuju untuk meneruskan doktrin politik bebas dan aktif Indonesia dengan kritik yang sangat mendasar pada bagian klausul “bebas”. Selama ini, status bebas atau independen tersebut dikaitkan pada keterbebasanya pada kekuatan ekonomi atau politik satu atau banyak aktor (misal Barat dan Timur). Tetapi, bagaimana status bebas atau independen ini justru dikaitkan pada ide yang lebih mulia, maju dan melewati perdebatan ekonomi dan politik (baik kiri dan kanan, barat dan timur). Gagasan-gagasan tersebut harus melampaui dan bisa diterima kubu-kubu tersebut.
Lalu, apakah itu?

Indonesia harus berani tampil menjadi kekuatan alternatif di dalam percaturan politik dunia dengan tatanannya yang baru. Posisi bebas dan independen harus terus didirikan, mengingat sentralitas posisi Indonesia. Indonesia, harus menyadari posisinya sebagai negara kepulauan yang menghubungkan dua benua dan samudera dalam satu jalur ekonomi terbesar di dunia. Jika berpihak ke salah satu kubu, maka kubu yang lain akan mempertanyakan independensi Indonesia, karena mengancam kepentingan mereka.

Indonesia, juga harus menghayati kekayaan dengan hujan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia. Sudah saatnya untuk mengisi makna dari kata sifat bebas dan independen ini dengan memajukan gagasan – di dalam diplomasi luar negerinya – yang diterima oleh semua kalangan dan kubu. Penyelamatan lingkungan adalah jawabannya. Penyelamatan lingkungan akan menjadi titik titik temu (sebagai yang independen dan bebas) berbagai kepentingan politik dunia. Di titik ini, Indonesia tampil sebagai juru damai yang aktif karena mendorong politik luar negeri yang menjadi kepentingan semua orang, yaitu lingkungan hidup yang sehat. Indonesia bisa meniupkan semangat kepahlawanan untuk penyelamatan bumi. Dan hal itu harus dimulai sekarang dan di sini.

Tampilnya kembali Indonesia dengan pemahaman politik bebas (dengan makna yang baru) dan aktif, akan melewati gagasan strukturalisme yang diinisiasi oleh Marx. Mengingat, Marx masih mengaitkan analisisnya dengan dimensi produksi-konsumsi (ekonomi). Gagasan politik luar negeri Partai Hijau Indonesia adalah menawarkan kebaruan yaitu memaknai ulang prinsip kata bebas dan atau independen. Kata bebas atau independen (sebenarnya bukan klausul yang serati) bukan berarti terbebas dari kepentingan ekonomi atau politik satu kubu. Kata bebas atau independen harus diletakkan pada tujuan politik tertinggi yaitu tercapainya peradaban. Peradaban tidak akan ada tanpa adanya lingkungan yang mendukungnya. Politik bebas bukan berarti bebas musuh. Musuhnya sudah jelas dan pasti dapat didentifikasi yaitu dari kelompok manapun yang ingin melakukan perusakan lingkungan.

Setiap negara menginginkan dirinya aman, sejahtera dan beradab. Membangun politik luar negeri yang beradab, berbarti selain memperhatikan tatanan pemerintahan yang bebas dari korupsi, pelanggaran HAM juga harus mendukung ide pelestarian lingkungan.
Pada akhirnya soal peradaban adalah soal mengelola semesta; termasuk manusia dan isi semesta lainnya.

Rencana Kebijakan Politik
Berdasarkan uraian tersebut, Partai Hijau Indonesia menawarkan beberapa tawaran dan rencana aksi politik yang dapat mewujudkan impian tersebut. Rencana-rencana ini tidak dan belum disusun berdasarkan prioritas.

Perintisan Organisasi PBB (special agency) untuk Masyarakat Adat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki ratusan kelompok ulayat, sudah saatnya mempelopori dan mempromosikan pengakuan dan penghormatan atas keberagaman budaya di level internasional. Untuk itu, PHI akan mendorong terbentuknya organisasi ini dan mendorong Indonesia sebagai Sekretariat tetap. Organisasi ini akan melindungi hak dan masyarakat adat di dunia agar tidak punah serta memiliki ruang hidup dan berkembang. Kasus-kasus seperti kelompok etnis Rohingya di Myanmar dan Kurdi di Iran, dapat menjadi contoh kasus dengan Indonesia akan menjadi pemain utamanya.

Perintisan wajah Islam demokratis dan pluralis. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar, Indonesia akan mempromosikan Islam yang ramah, damai, pluralis dan demokratis. Indonesia akan menjadi rumah pengetahuan bagi umat muslim dunia. Kontekstualitas Islam di Indonesia akan menjadi model perdamaian Islam di seluruh dunia.

Perintisan Zona Ekonomi Bersih sampai ke Blok Ekonomi Bersih. Dalam rintisan blok politik ini, Indonesia menginisiasi terwujudnya tata ekonomi dunia bersih yang ditandai dengan penetapan standar: (1) energi bersih terbarukan dan berkelanjutan yang demokratis; (2) bisnis dan produk ramah lingkungan yang kontekstual; (3) menjamin keadilan sosial. Dengan penetapan ini, Indonesia ikut menggerakkan pasar ekonomi bersih. Jumlah penduduk Indonesia merupakan modal utama untuk menggairahkan ekonomi bersih, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Kekhasan alam Indonesia (maritim, kepulauan, suku, agama, bahasa, fauna, flora dan lainnya) akan mendorong produk-produk bersih yang khas dan unik. Perintisan dapat berdiri secara independen, namun juga dapat dimulai dengan berbagai cara, seperti:
Pembangunan Kaukus Khatulistiwa (kelompok negara-negara ekuatorial – penghasil oksigen dunia dan hutan hujan tropis) untuk meningkatkan nilai tawar dalam Politik Perubahan Iklim dalam kampanye Keadilan Iklim Dunia. Kaukus ini dapat dimulai dengan Indonesia, Kongo dan Brazil.
Meyakinkan dan menggalang dukungan kepada negara-negara anggota/peserta Konferensi Asia-Afrika, Non-Blok, ASEAN, APEC dan OKI.

Meyakinkan dan menggalang dukungan kepada negara-negara maju yang memiliki pengetahuan dan teknologi bersih, seperti negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Selama ini, karena geopolitiknya, Indonesia tidak memiliki jangkauan kemitraan yang setara dengan negara-negara tersebut. Dahulu, di jaman Soekarno, Indonesia dapat menjangkau Yugoslavia (karena Gerakan Non Blok) dan Uni Soviet (PKI dan komunisme). Melalui, jaringan Partai Hijau dan agenda Negara-Negara Ekonomi Bersih, hal ini memungkinkan terciptanya pengaruh Indonesia di Eropa Barat dan Skandinavia.
Bergabung, meyakinkan dan menggalang dukungan pada negara-negara Pasifik atau anggota OCEANIA. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi negara-negara Pasifik akan meredakan ketegangan politik dalam negeri dan isu diskriminasi ras Melanesia. Dari sisi kepentingan Zona Ekonomi Bersih, akan memudahkan Indonesia untuk mendorong transfer of knowledge dan transfer of technology dari negara-negara maju di OCEANIA seperti: Selandia Baru (panas bumi) dan Australia (tenaga matahari).

Selain kerja-kerja yang bersifat lobi/kerjasama Internasional, gagasan Zona Ekonomi Bersih ini harus mendapat dukungan yang kuat di dalam negeri. Untuk itu perlu dirumuskan bentuk kampanye politik yang dapat memicu sentimen nasionalisme Indonesia. Salah satu gagasan yang saat ini dimunculkan adalah: “Menjadikan Indonesia sebagai Pahlawan Bumi”. Earth Hero mungkin terlalu ambisius dan dapat diperbaiki, namun kampanye ini harus bisa menyampaikan pesan yang membanggakan bagi Indonesia.

Di bidang HAM dan demokrasi, Indonesia perlu meneruskan kepemimpinannya untuk membuktikan pada dunia bahwa demmokrasi dan HAM sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim. Untuk itu, komitmen Indonesia atas sejumlah perjanjian HAM di level internasional harus diimplementasikan di dalam negeri. Forum seperti Bali Democracy Forum (BDF) perlu terus didorong dan ditingkatkan mutunya. Serta, terus bekerja secara serius untuk memajukan rezim HAM di ASEAN, dengan mendorong penguatan badan-badan HAM ASEAN untuk memiliki mandat perlindungan dan pemenuhan HAM di kawasan.

Mendorong demokratisasi PBB
Saat ini, ide-ide politik hijau dihidupi oleh sedikit orang-orang muda di Indonesia. Tentu saja, hal ini mengingatkan pada percakapan antara Dan Marteen Nijiman dan Minke yang menangkap fenomena kebangkitan Angkatan Muda China, yang waktu itu kecil sekali jumlahnya. China membutuhkan sertatus tahun untuk bangkit -dengan segala kritik terhadapnya- dan terbukti.

Kesadaran dari sedikit orang-orang muda di dalam Partai Hijau Indonesia juga dapat menjadi penanda bahwa kebangkitan Indonesia dengan politik luar negeri bebas-aktif dengan penafsiran yang baru, bukan tidak mungkin bakal menjadi penanda kebangkitan kesadaran Indonesia sebagai juru damai dunia dan penyelamat paru-paru dunia.

Pengantar Redaksi:
  1. Tulisan ini pertama kali diterbitkan dan merupakan bagian dari rancangan platform Politik Luar Negeri Partai Hijau Indonesia yang disusun oleh Kelompok Kerja Nasional Partai Hijau Indonesia untuk Hubungan Luar Negeri.
  2. Daniel Awigra merupakan Juru Bicara Nasional Partai Hijau Indonesia untuk Hubungan Luar Negeri.
  3. Tag: #IdeHijau #BudiHijau #GreenMind #PolitikLuarNegeri

 

Oleh : Daniel Awigra & John Muhammad