Politik Hijau: Melintasi Batas, Melampaui Alternatif

  • April 14, 2016

Politik hijau memang menggiurkan. Dalam perkembangannya, kini dia tengah mengalami kematangan yang menjadikannya bukan lagi alternatif politik. Dia berhasil melampaui ide-ide suci apapun dan menyelinap dalam politik lain, lalu membebaskannya serta menyatukannya dalam satu kepentingan universal: melestarikan bumi, melanggengkan masa depan.
Ini bisa terjadi karena politik hijau memiliki beberapa kekhasan alamiah. Dia memiliki ciri fundamental yang nondivisif (non divisive) (Borgias n.d.). Divisif adalah “pembedaan” – yang telah membuat kita terbelah secara rasial, etnik, geografis dan keagamaan. Kecenderungan politik selain politik hijau adalah selalu menekankan perbedaan secara ontologis atau suatu hal yang bersifat divisif, baru kemudian menyertakan sikap inklusif.
Sementara, politik hijau bisa memiliki sifat nondivisif, karena politiknya mampu mempertemukan orang dengan berbagai latar belakang dalam satu kepedulian pokok kehidupan: yaitu krisis bumi, krisis kediaman kita yang tercinta ini. Akibatnya, dia bersih dari benih prasangka apapun dan sanggup melintas bebas dari jenis ideologi apapun.
Ini pula yang membuat politik hijau bisa memaksa bangsa-bangsa dunia untuk mengakui bahwa gerakan hijau (green movement), gaya hidup hijau (green lifestyle), budi hijau (green mind) dan nalar hijau (green reason) telah menjadi international – grand narrative. Lebih dari itu, kewaspadaan akan meningkatnya bencana-malapetaka alam tumbuh bersamaan dengan kesadaran dunia akan mendesaknya kebutuhan politik hijau. Singkatnya, hijau dewasa ini bukan sekadar menjadi tren global dalam bersikap dan berpikir.
Oleh kaum hijau, potensi politik ini kemudian dirangkum menjadi konsep politik yang lebih matang dan sekaligus berhasil membuat konsep politik tersebut lepas dari belenggu single-issue politics. Politik hijau terutama bukanlah hanya soal konservasi alam yang dipraktikkan dalam kegiatan menanam pohon atau menyelamatkan satwa langka, atau bahkan penyelamatan bumi. Politik hijau justru lebih banyak berkutat pada penyelamatan kehidupan, termasuk manusia beserta persoalan keadilan yang menyertainya. Melalui Global Greens Charter, April 2001, politik hijau menegaskannya dengan enam prinsip: kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, tanpa-kekerasan, keberlanjutan dan penghargaan atas perbedaan.
Semua perkembangan tersebut di atas membuat gagasan politik hijau tidak saja membumi tapi semakin mengakar. Ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep hijau yang semakin spesifik, mulai dari green design, green architecture, green product, green economy, green banking, green farming sampai dengan green fashion. Tidak hanya itu. Oleh politik hijau, dunia dipaksa untuk menyusun dan mengikuti baku mutu tertinggi saat ini yakni green certification dan eco-labelling.
Dengan segala kemewahan filosofis-praksis; gagasan-etika tersebut, tentu kita ingin cepat-cepat mengetahui, bagaimana prospek politik hijau di Indonesia?
Kontekstualitas Politik Hijau di Indonesia: Pahlawan Bumi

Sesungguhnya, getaran gerakan hijau global juga terasa di Indonesia. Berbagai lembaga, komunitas, usaha dan inisiatif individu dengan tujuan untuk melestarikan alam terus tumbuh dan lahir. Mulai dari yang bersifat profetik sampai dengan yang politis dan yang serius sampai dengan sekadar hobi. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pada akhirnya seluruh prakarsa hijau itu juga mampu menciptakan gelombang tekanan politik yang memaksa negara untuk menyesuaikan diri.
Memang benar, hingga kini, negara masih jauh dari sifat green-friendly, atau bahkan berorientasi hijau. Negara dengan berbagai dalih dan tameng terus menghindar dari kepatuhan hijau universal. Seringkali, negara bersembunyi pada kepentingan korporat global dengan mengatasnamakan investasi – demi pembangunan. Tak jarang, negara bersembunyi pada sentimen nasional yang sempit untuk menyudutkan prakarsa hijau sebagai agenda asing.
Menimbang sikap anti hijau tersebut, jelas sekali kalau negara belum memahami konteks dirinya dalam agenda hijau universal. Padahal, universalisme yang dimiliki politik hijau sejatinya tidak akan pernah menyingkirkan nasionalisme Indonesia. Justru, politik hijau menawarkan cara pandang “nasionalis” baru Indonesia di tengah krisis ekologi dunia.

Seperti diketahui, perkembangan sains menunjukan bahwa krisis lingkungan di Indonesia sesungguhnya berpilin dengan krisis lingkungan di berbagai negara dunia. Dalam hal ini, politik hijau memandang bumi sebagai satu kesatuan ekologi yang utuh. Politik hijau memiliki kesadaran yang menyeluruh bahwa kerusakan hutan di Kalimantan akan menimbulkan malapetaka alam di belahan dunia yang lain, sebagaimana halnya kesengsaraan yang telah terjadi di negara miskin akibat perusakan lingkungan berabad-abad di negara industri.
Ketika dikabarkan cara pandang semacam ini, musuh-musuh politik hijau biasanya membela diri. Mereka merasa dan mengaku juga sadar akan adanya cara pandang ini. Tak sedikit dari mereka yang memang mampu memahami dan bahkan mendalami krisis ini. Tapi justru, di sini perbedaannya. Kesadaran dan pemahaman belum cukup bagi politik hijau. Lebih dari itu, politik hijau telah menjadikan cara pandang ini sebagai bagian dari iman politiknya.
Dengan keyakinan politik tersebut, barulah politik hijau bisa memerdekakan politik yang lain.
Lewat politik hijau, kita baru bisa memahami bahwa politik negara-bangsa lah yang membagi-bagi kita menjadi ratusan wilayah geopolitik negara. Politik negara-bangsa semacam ini terbukti telah menelantarkan kutub utara-selatan, zona laut bebas dan lapisan ozon sebagai bukan tanggungjawabnya. Politik negara-bangsa ini terbukti membengkalaikan masyarakat adat yang hidup di antara mereka. Politik negara-bangsa membuat yang lain (the others) bukan dirinya.
Begitu pula dengan praktik-praktik politik negara-agama yang memaksa kita terkelompok pada eksklusivisme sentimen primordial-chauvinistik. Politik negara-agama terbukti berkali-kali menindas mereka yang bukan seagama atau sealiran, meski satu kampung bahkan satu keluarga. Politik negara-agama terbukti melalaikan salah satu tugas utama manusia di bumi – yang sebenarnya sederhana: memelihara alam semesta. Dan pada akhirnya, politik negara-agama pun menjadikan “yang lain” sebagai musuhnya.
Dalam cara pandang yang menempatkan Indonesia di tengah organisme global yang mengalami krisis ini, ternyata itu memunculkan kesadaran tentang peran nasional yang bukan hanya suci namun juga solusi.
Geopolitik hijau membuat Indonesia menjadi bagian terpenting dalam penyelamatan alam. Meski dalam kondisi porak poranda, Indonesia bersama dengan Kongo dan hutan Amazon masih tetap menjadi penghasil oksigen utama di dan bagi bumi. Penyelamatan lingkungan di Indonesia adalah sumbangan terbesar bagi konservasi kehidupan manusia di masa datang. Inilah peran paling mulia di muka bumi yang dimiliki secara cuma-cuma oleh Indonesia. Peran yang memungkinkan Indonesia menjadi pahlawan bagi bumi.
Peran kepahlawanan itu bukan mengarahkan Indonesia supaya menjadi adidaya-narsistik baru. Etik politik hijau tidak menghendaki itu. Peran itu adalah peran fungsional yang amat dibutuhkan secara substantif bagi dunia. Untuk itulah, Indonesia dengan politik hijaunya, perlu menawarkan blok politik baru dalam kelompok-kelompok global yang telah ada. Politik hijau menilai perlunya pembangunan dan terciptanya blok politik negara-negara ekuatorial.
Daya tawar blok politik ekuatorial ini terletak pada peran kuncinya dalam melestarikan kehidupan di masa depan. Beberapa kelompok kaum hijau bahkan menilai blok politik ini jauh lebih strategis ketimbang G-20, APEC maupun OIC (OKI). Gagasan otentik ini baru disadari saat tengah memeriksa peluang-peluang geopolitik hijau Indonesia.
Geopolitik hijau Indonesia juga membuat dirinya tak perlu bersusah payah beralih ke sumber energi terbarukan. Limpahan sinar matahari, angin, lautan yang luas berikut ombaknya, sungai, serta ladang panas bumi terbesar di dunia telah menanti untuk dipanen. Ini belum termasuk dengan sumber energi yang berasal nabati dan hayati.
Namun, ini saja tidak cukup. Pengelolaan energi terbarukan yang tidak tepat akan membuat kita terjebak kembali pada praktik monopoli atau oligopoli yang rentan korupsi, semakin membesarkan kapitalisme dan ketamakan korporasi serta melestarikan perilaku konsumtif. Dengan politik hijau, tata kelola energi terbarukan bisa menjauh dari praktik-praktik semacam itu. Mengapa bisa demikian? Tata kelola energi terbarukan menurut politik hijau harus dipraktikkan secara desentralistik, berbasis partisipasi warga dan kontekstual dengan potensi energi lokal.
Melacak Jejak Politik Hijau di Indonesia: Wallace dan Malaka

Mereka sejarah politik hijau di Indonesia ternyata tidak mudah. Pada zaman kolonialisme, masalah lingkungan hidup jelas belum menjadi suatu persoalan. Hampir semua kekuatan gerakan politik dan sosial di Indonesia berfokus pada cita-cita kemerdekaan. Sebenarnya, ciri mendasar dari politik hijau selain keadilan sosial dan demokrasi akar rumput adalah paham/gerakan lingkungan hidup (environmentalism). Benih environmentalism inilah yang akan kita lacak pada bagian tulisan ini.
Namun, sebelum ke sana, setidaknya, ciri keadilan sosial dan demokrasi akar rumput dari politik hijau dapat diperkirakan terkandung dalam berbagai ide politik anti-kolonial yang ada saat itu. Dalam gerakan politik komunis misalnya, kesamaan itu tampak dalam hal emansipasi kelompok marginal dan dalam idenya menolak kapitalisme. Namun, politik hijau juga setuju dengan hak-hak politik individu, komunal dan lokal sebagai benteng dari monopolitik dan sentralisasi. Sedangkan pada gerakan nasionalisme, hal itu terlihat dalam ide pembangunan identitas nasional sebagai kebutuhan politik melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam hal penghormatan pada kemanusiaan – keberlanjutan hidup – politik hijau bisa sangat dekat dengan gerakan sosialisme dan cita-cita profetik keagamaan.
Sementara, benih dan bahkan praktik environmentalism dalam bentuk kultur menghargai kehidupan alam, sebenarnya, telah dilestarikan oleh masyarakat adat kita sejak lama dengan berbasis kearifan lokal. Contoh-contoh kehebatan kearifan lokal Indonesia dapat ditemukan dalam memelihara sungai, laut, hutan dan kehidupan sosial lainnya. Masyarakat adat kita hanya menangkap ikan dan menebang pohon pada musim-musim tertentu dan tanpa mengganggu biota sekitarnya. Namun, karena kerap terbungkus mitos dan dianggap kuno, kemanjuran dan kesalehan kearifan lokal ini tergerus. Padahal, di sanalah akar politik hijau perlu digali. Hadirnya kolonial, yang memaksakan kebutuhan komsumtifnya, semakin membuat tatanan kehidupan ekologi-sosial masyarakat lokal kita jadi rusak.
Sebenarnya, pelacakan jejak politik hijau sudah cukup sampai disini. Namun, terkait dengan cara pandang yang demikian ini, yang berpaham memuliakan hukum alam atau naturalisme ini, ada baiknya kita juga merefleksikan catatan seorang naturalis pertama di Indonesia, yakni Alfred Wallace. Refleksi ini memang tidak terkait langsung dengan jejak politik hijau, tapi membantu kita memahami kebinekaan – yang juga menjadi salah satu prinsip politik hijau, yakni penghargaan pada perbedaan.

Dalam catatan penjelajahan Wallace di Indonesia (1854-1862), ia mengekspresikan keyakinannya bahwa Nusantara, gugusan pulau (archipelago) yang dihimpit Benua Asia dan Australia, adalah satu kesatuan yang saling terkait – seolah-olah penduduknya tengah mendiami sebuah benua.
Meski demikian, Wallace menambahkan fakta lain, yakni keragaman hayati yang khas. Ternyata ada kontras yang nyata dalam kesatuan geologis. Ini diilustrasikan Wallace dalam bentuk garis khayal yang bermula dari kepulauan Bali-Lombok hingga Kepulauan Sulawesi dan menerus hingga Filipina Selatan. Menurut Wallace, kondisi fisik daerah-daerah dalam garis tersebut (kepulauan Bali-Lombok, Sulawesi dan Filipina) merupakan transisi antara kontrasnya kekhasan Asia (Semenanjung Malaysia, Sumatera-Singapura, Jawa-Madura dan Kalimantan) dan kekhasan Australia (Maluku, Timor dan Irian).
Kekontrasan ini ditegaskan dengan kesimpulan Wallace bahwa kondisi geologis, vegetasi, flora-fauna, kedalaman laut hingga ras-ras manusia di bagian Asia tidak pernah dimiliki oleh bagian Australia di kepulauan Nusantara dan begitu pula sebaliknya. Yang menarik, pada bagian transisinya ternyata muncul kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh dua bagian lainnya, baik itu bagian Asia maupun bagian Australia.
Temuan-temuan Wallace mengingatkan kembali bahwa kita sangat beragam – kaya akan perbedaan. Nusantara (Indonesia) bukanlah bangsa yang terbentuk sendiri – ia adalah perpaduan Asia dan Australia, dia adalah perpaduan dari banyak kekontrasan. Kita pun jadi teringat pada Tan Malaka dalam karyanya Madilog (1943) dan Thesis (1946). Di sana, dia menganjurkan nama “Aslia” untuk Indonesia, sebagai perpaduan, tetapi juga perbedaan, antara Asia dan Australia. Nama yang lucu memang. Namun, demikianlah adanya.
Istilah Aslia, mulai diperkenalkan Malaka dalam Madilog, meski hanya pada bagian Sejarah Madilog dan Pendahuluan. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya menjelaskan bahwa Madilog ditulis bersamaan dengan kitab Gabungan Aslia. Dia juga menyebut kitab itu dengan Federasi Aslia, yakni: “Federasi dari segala negara pada jembatan antara Asia dan Australia dengan kepalanya di Asia dan Australia”.
Konsep Aslia, baru dikupas lebih detil dalam Thesis. Berikut ini kutipan aslinya:
“Kekuasaan yang diberikan Komintern pada saya (tahun 1922) di daerah yang meliputi beberapa negara, yang praktisnya boleh dinamakan Aslia memberi suggestion, petunjuk kepada diri saya, bahwa semua negara ini memangnya mesti digabung menjadi satu. Teori bangsa (oleh Haddon, Smith, Bastian, CR Logan dll.) membuktikan kesatuan bangsa di Aslia itu. Tanah dan iklim memperkuat pula kesatuan itu. Sejarah Sriwijaya dan Majapahit sudah menuju tepat ke situ. Jepang buat keperluan rampokan dan perampok serta bajak lautnya sudah mempraktekkan kesatuan itu. Dahulu dalam “perantauan” saya di Aslia itu saya sudah mendapat keyakinan bahwa kesatuan bumi-iklim, kebangsaan, perekonomian, kejiwaan (psychology) diperkuat oleh kesatuan musuh imperialis di bawah tali pengendalinya imperialisme Inggris, dengan Singapura sebagai pusat perdagangan dan strategi, bahwa kesatuan Aslia itu mesti dibentuk dengan jalan revolusioner berdasarkan ekonomi dan proletariat menuju ke internasional.”
Bahkan, Malaka mendasarkan tujuan PARI (Partai Republik Indonesia) menuju ke cita-cita Aslia.
“Perjuangan sekarang dan di hari depan pastilah pula akan melaksanakan dasar tujuan PARI yang ke arah “Aslia” – Asia Australia. Syahdan Semenanjung Malaka di benua Asia sudah seratus persen berdiri di atas tuntutan Indonesia ialah: pergabungan dengan Republik Indonesia yang merdeka 100%.”
Dari kutipan ini, tegas sekali relasi antara Indonesia dengan Aslia menurut Malaka: Indonesia adalah (hanya) proses menuju kemerdekaan Aslia.
Jelas, baik Wallace maupun Malaka mengenali “Indonesia” bukan seperti kita ketahui selama ini. Indonesia menurut mereka ini seharusnya dapat membantu kita memahami dan menyelesaikan konflik lokal-nasional bahkan regional, yang tak pernah berhenti hingga saat ini. Indonesia yang dipandang secara natural, sesuai alamnya dan bukan yang dibatas-batasi oleh warisan kolonial.
Politik Hijau pasca Kolonialisme

Seperti telah disinggung sebelumnya, bibit politik hijau tersebar dalam berbagai keyakinan politik di Indonesia. Dalam orde lama, politik Indonesia memiliki pengalaman hidup di alam Negara Federal dan Negara Kesatuan. Sementara, prinsip demokrasi partisipatoris yang dimiliki politik hijau dengan sendirinya mendukung desentralisasi kekuasaan. Lantas, apakah dengan demikian politik hijau menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Jawabannya tidak bisa sesederhana: ya atau tidak. Sebab, demokrasi partisipatoris yang dimiliki politik hijau jelas tak ada masalah dengan republikanisme yang dimaktub “Republik Indonesia.” Yakni di mana kuasa negara berasal dari, untuk, dan oleh rakyat.
Tapi, politik hijau memiliki kritik tersendiri baik kepada Negara Federal maupun NKRI yang dijalankan Orde Lama. Seperti diketahui bersama, Republik Indonesia Serikat ternyata bukannya mempromosikan desentralisasi, namun memberi kesempatan “boneka kolonial” untuk memecah-belah kesatuan Nusantara. Ada substansi desentralisasi yang dibajak oleh RIS demi kepentingan kolonial. Sementara, NKRI ala Orde Lama jelas ditentang karena telah menjerumuskan Indonesia dalam represi sentralistik yang juga korup.
Di sisi lain, sulit untuk menempatkan pemerintah orde lama atau Sukarno masuk dalam salah satu kelompok kebijakan keragaman hayati. Yakni antara conservationist, eco-populist atau developmentalist (Witmer & Birner 2005). Sementara, Sukarno, walau ada yang mengelompokkannya ke dalam eko-populis karena dia ramah pada suku-suku lokal atau karena kebijakan anti kapitalisme-kolonialisme, namun karena besarnya peran negara dalam hal ini, maka dapat dinilai kuat sekali kandungan developmentalism dalam kebijakan Orde Lama.

Di tingkat akar rumput, benih politik hijau sebenarnya tumbuh dalam bentuk yang semi-politis. Kelahiran organisasi pecinta alam, seperti Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (MAPALA UI) di Jakarta dan Wanadri di Bandung pada tahun yang sama, 1964, dapat dikelompokkan pada insiatif pembentukan kultur politik hijau di Indonesia. Di zaman itu, tepatnya kala Orde Lama memasuki senjanya, barulah bentuk awal dari politik hijau modern mulai nampak jelas.

Bagi kaum hijau global, terbitnya buku Silent Spring oleh Rachel Carson (1962) adalah awal gerakan lingkungan hidup kontemporer. Carson, yang ahli biologi itu, berhasil membangun sense of nature menjadi kesadaran kolektif. Dalam paparan Carson, manusia begitu brutal dan pendek akal sehingga bisa-bisanya menghancurkan jaringan hidup yang rumit dan halus, sementara manusia adalah bagian utuh dari jaringan hidup itu, dan padahal kelangsungan hidup manusia sangat tergantung padanya. Dalam waktu singkat, pemikiran Carson menjadi senjata para petani dunia untuk menolak pestisida dan insektisida. Sayangnya, sebelum sempat menyerap kesalehan Carson, Orde Lama terlanjur tumbang.
Politik Hijau pasca Orde Lama

Di Indonesia, selepas dari Orde Lama, rezim Orde Baru makin menjauhkan potensi-potensi politik hijau. Penandatangan UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah langkah awal yang tidak hanya salah namun mencelakakan masa depan ekologi nasional. Dari sini saja sudah jelas, Orde Baru tidak hanya mengamini tetapi juga mengimani pembangunanisme. Ketiadaan sensitivitas terhadap lingkungan lokal-nasional, ambisi kemakmuran yang fasistik, lalu digabung dengan liciknya kapitalisme global membuat perjanjian terkutuk itu bisa lahir.
Sementara itu, gelombang hijau pertama yang diinsiasi oleh Rachel Carson akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1970an. Diawali dengan terbitnya artikel Lynn White, “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis” dalam Jurnal Science pada 1967, lahirlah gelombang kedua gerakan hijau dunia. Pada 1971, Hari Bumi (Earth Day) untuk pertama kalinya diorganisir di Amerika Serikat. Masyarakat dunia menaruh perhatian besar pada perayaan itu. Tak lama sesudah itu, muncul laporan terkenal dari Club of Rome (1972), dengan kata kunci bahwa mitos pertumbuhan dan perkembangan ada batasnya (The Limits of Growth). Tahun itu juga ada dua gerakan serupa. Pertama, Jurnal The Ecologist, menerbitkan Blueprint for Survival. Kedua, Konferensi PBB pertama tentang lingkungan hidup (United Nations Conference on Human Environment) diadakan di Stockholm, Swedia.
Bagaimana dengan Indonesia? Orde Baru ternyata menyia-nyiakan kesempatan yang cukup untuk membangun kesadaran hijau di Indonesia. Konferensi Stockholm itu harusnya menginsyafkan Indonesia dengan penuh sungguh. Selepas Pemilu 1971 yang represif, seolah ada usaha Suharto untuk memenuhi tuntutan hijau global. Suharto melahirkan Keppres No. 16/1972 tentang Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup.
Di pihak lain, pada tingkat lokal, kesadaran hijau juga mulai tumbuh. Selain Keppres tersebut, banyak juga yang menyebut Bina Desa yang didirikan pada 20 Juni 1975 memiliki pengaruh dalam pembangunan politik hijau di Indonesia. Organisasi non pemerintah yang didirikan di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat ini berkontribusi dalam pendampingan petani dan masyarakat desa. Pada praktiknya, organisasi ini seringkali berhadapan dengan kebijakan Orde Baru yang memaksa petani menanam atau bertransmigrasi sesuai kemauan rezim.
Orde Baru sendiri butuh satu periode pemerintahan untuk memulai perhatiannya pada soal lingkungan hidup. Setelah mengamankan Pemilu 1977, Suharto berusaha memperbaiki kondisi dan citranya. Sesuai rekomendasi Konferensi Stockholm yang menyoroti dampak pembangunan terhadap lingkungan, lahirlah Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983). Periode ini sebenarnya cukup sukses, yakni berhasil menggulirkan gerakan lingkungan dalam bentuk gerakan masyarakat yang ditandai dengan kelahiran Wahana Lingkungan Hidup pada 15 Oktober 1980 dan penghargaan negara dengan nama Kalpataru (1981).
Kelahiran Walhi sendiri tidak serta merta. Dua tahun sebelumnya, ada inisiasi yang dilakukan oleh Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup. Dalam kelompok sepuluh ini terdapat Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), Yayasan Indonesia Hijau, Biologi Science Club, Gelanggang Remaja Bulungan, Perhimpunan Burung Indonesia, Perhimpunan Pecinta Tanaman, Grup Wartawan Iptek, Kwarnas Gerakan Pramuka, Himpunan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Indonesia (HUKLHI) dan Srutamandala (Sekolah Tinggi Publisistik).
Pada saat yang hampir sama, gelombang ketiga politik hijau di dunia terus menggeliat dan bergerak lebih jauh. Ini ditandai dengan keikutsertaan partai dengan isu lingkungan pertama di dunia, yakni United Tasmania Group di Australia (1972) dan Values Party di Selandia Baru (1972). Di Eropa, partai nasional pertama bernama People lahir di Inggris (1973), yang kemudian berubah menjadi Partai Ekologi dan sekarang menjadi Partai Hijau. Namun, Partai Hijau pertama yang berhasil menembus parlemen nasional lahir di Jerman, 13 Januari 1980.
Sayangnya, di Indonesia, gelombang hijau global ini terbendung politik pembangunan Orde Baru. Represi dan otoritarianisme Suharto mempengaruhi strategi perjuangan ekologi hingga terbatas pada kampanye penyadaran publik, seperti pentingnya pelestarian dan pengelolaan alam, bahaya pestisida, serta dampak negatif pencemaran lingkungan dari industri.
Pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan V (1988-1993), kepentingan pembangunan rezim Suharto mengalahkan tuntutan untuk mengimbangi perkembangan politik hijau global. Pada periode tersebut, masalah lingkungan hidup tidak lagi diintegrasikan dengan pengawasan pembangunan melainkan justru dibebankan pada persoalan kependudukan. Hal ini tercermin dengan perubahan nama kementerian menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Alhasil, pada periode yang sangat panjang ini (10 tahun), Indonesia hanya menghasilkan PP 29/1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan PP 20/1990 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Justru pada dasawarsa inilah mulai bermunculan kasus-kasus lingkungan dan semakin kompleksnya kerusakan lingkungan di Indonesia. Meski begitu, prakarsa hijau dari warga tetap tumbuh. Salah satunya ditandai dengan lahirnya Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), 5 Oktober 1989. Bahkan, pada masa ini, pertama kalinya Walhi menggugat pemerintah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup (Desember 1989) dalam kasus penerbitan ijin pembangunan pabrik pulp dan rayon, PT Inti Indorayon Utama di Porsea. Meski berulang kali gagal, akhirnya Hak Gugat mereka diterima di Pengadilan. Legal standing ini baru diakomodir dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut Hak Gugat Organisasi Lingkungan.
Secara umum, memasuki era 1990an, tekanan gerakan lingkungan di Indonesia semakin deras, baik lokal maupun global. Nampaknya, rezim Suharto mengantisipasi hal itu. Ini dapat dilihat dengan dikonsentrasikannya Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998). Begitu pula, Suharto sempat marah dan membubarkan IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia alias lembaga negara-negara pemberi utang) setelah Ketua IGGI yang juga Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Tapi, hal ini tidak mengendurkan perlawanan aktivis, termasuk lembaga seperti INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), dalam mengkritik proyek pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan.
Gerakan lingkungan pun semakin marak. Ada yang berbasis isu dan ada pula yang berbasis sektor. Sekadar menyebut nama, hal itu dapat dilihat dengan lahirnya organisasi-lembaga seperti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada 1993, Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI) pada 1994, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 1995, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 1995, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) pada 1997, Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 1998, serta Sawit Watch (1998).
Di dunia, kecemasan pada kerusakan lingkungan telah mencapai puncaknya. Pada 3-14 Juni 1992, Konferensi Bumi dilangsungkan di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting seperti Deklarasi Rio untuk Pembangunan dan Lingkungan, Agenda 21, Prinsip-Prinsip Hutan, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Setelah konferensi itu, lahir juga Protokol Kyoto (1997).
Di Indonesia, kesempatan untuk mencerna kemuliaan hijau global ini semakin terbuka. Mundurnya Suharto pada 21 Mei 1998 adalah pintu gerbang untuk memerdekakan diri dari pembangunanisme sekaligus memperkuat politik hijau. Saat itu, sempat terngiang sejumlah harapan – yang kemudian, sayangnya, mesti ditunda lagi.
Politik Hijau Pasca Orde Baru

Who controls the past now controls the future;
Who controls the present now controls the past;
Who controls the past now controls the future;
Who controls the present now?
(Rage Against The Machine, Testify, 2000)
Kegagalan demokrasi pasca Orde Baru untuk memutus persoalan berikut aktor-aktor masa lalu agaknya menjadi pilihan refleksi tulisan ini. Di tengah puncak kematangan politik hijau dunia dan liberalisasi politik era reformasi, semestinya muncul peluang yang memudahkan langkah politik hijau untuk menapaki jenjang politik elektoral (partai politik). Ternyata tidak demikian.
Selimut demokrasi pasca Orde Baru yang masih dijejali oleh aktor-aktor politik masa lalu, membuat pembangunanisme tetap lestari – kerusakan lingkungan terus berlangsung. Agenda-agenda politik hijau berkali-kali terhambat dan kalaupun lolos menjadi produk legislasi, muncul dalam bentuk yang sudah terkorupsi. Sekadar menyebut contoh, butuh sepuluh tahun sejak Pemilu 1999 untuk menghasilkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Butuh sebelas tahun untuk menghasilkan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Kalaupun lumayan cepat, seperti UU 41/1999 tentang Kehutanan, hasilnya kontroversial. Kontroversi juga terjadi saat lolosnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang yang tidak berpihak pada kelompok marginal atas ruang. Juga UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang lolos meski ditolak mentah-mentah oleh kaum hijau.
Bahkan, kelahiran Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang sesungguhnya merupakan capaian penting, malah diabaikan oleh negara dan belum dapat dimanfaatkan oleh kaum hijau. Padahal, pendayagunaan Tap MPR ini dapat mendorong menyatunya gerakan ekologi dengan gerakan sektoral (petani).
Tampak bahwa liberalisasi politik hanya membuat pertarungan politik hijau dengan negara-kapital muncul secara terbuka di permukaan. Negara-kapital gagal memahami politik hijau dalam satu kesatuan politik. Sebaliknya, politik hijau lambat mengonsolidasikan dirinya dalam satu kesatuan politik. Politik hijau yang sejatinya utuh, luas dan matang, terkerdilkan menjadi sebatas perjuangan lingkungan saja. Seolah-olah, politik hijau harus berkompetisi dengan politik kemanusiaan, buruh, perempuan dan isu-isu pro demokrasi lainnya – yang sesungguhnya menyatu dalam tubuh politik hijau. Dengan kekuatan politik hijau yang terpreteli seperti itu, tentu saja sulit untuk menghadapi medan politik elektoral – yang, apalagi korup.
Meski demikian, bukan berarti politik hijau tidak berupaya mengubah nasibnya. Lahirnya organisasi-lembaga seperti Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA) pada 2001, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) pada 2003, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada 2003 dan Greenpeace Indonesia pada 2005 merupakan bukti bahwa gerakan pembelaan politik hijau belum menyerah. Upaya kerjasama antar isu atau sektor juga ditumbuhkan dan dilestarikan. Pada kasus tertentu, aktivis lingkungan mulai bekerja sama dengan aktivis kemanusiaan, aktivis perempuan, aktivis buruh dan lainnya. Sebut saja, saat mereka bersama membentuk Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) pada 2004. Atau tatkala Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) Bogor bersama Walhi mengadvokasi penolakan warga terhadap rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Bogor pada tahun yang sama.
Begitu pula di tingkat akar rumput politik hijau. Meski terkadang tujuannya tidak politis, namun kerja-kerjanya telah membangun kesadaran hijau menjadi budaya hijau. Sebut saja, mereka yang tergabung dalam kelompok pencinta alam, konservasi tanaman dan hewan langka, pengelola sampah, peneliti hijau, pebisnis hijau, praktisi hijau, jurnalis hijau dan lainnya. Tindakan mereka telah memuliakan “hijau” di Indonesia.
Sebagai suatu pembelajaran, politik hijau sadar bahwa proses politisasi aliran-aliran gerakan hijau memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Ketergesa-gesaan yang dilakukan Partai Hijau pada Oktober 1998 bukanlah suatu kekeliruan, melainkan peringatan akan mendesaknya kehadiran partai politik hijau. Di sisi lain, juga muncul anomali. Pada suatu kasus, pernah muncul slogan “Walhi pendampingku, Golkar pilihanku.” Ini jelas adalah tamparan keras bagi gerakan ekologis bahwa, nyatanya, pembangunan kesadaran politik hijau tidak terhubung pada pilihan politik elektoral.
Walhi menyadari hal itu. Pada 2001, dibentuk Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Organisasi Politik Kerakyatan (BP3OPK). Badan Pekerja ini merekomendasikan tiga pilihan: membangun partai, membangun organisasi masyarakat dan melakukan diaspora politik melalui perangkat politik yang telah ada. Ketiga pilihan tersebut diujikan. Selepas Pemilu 2004, tepatnya 2006, Walhi mendorong terbentuknya blok politik hijau sebagai kekuatan penyeimbang untuk mendesakkan perlindungan lingkungan. Pada 2007, terbentukah Sarekat Hijau Indonesia (SHI) sebagai organisasi massa politik hijau. Salah satu tugas SHI adalah menyiapkan lahirnya partai politik. Lima tahun setelah itu, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2012, di Bandung, barulah Partai Hijau dilahirkan.
Anatomi Politik Hijau Indonesia

Dari uraian di atas, kita bisa saja mengelompokkan gerakan politik hijau dalam dua bentuk. Penyederhanaan ini tidak sepenuhnya tepat, tapi sangat membantu untuk membangun analisa. Bentuk pertama pada dasarnya berupa advokasi lingkungan. Sementara bentuk kedua pada dasarnya berupa kesadaran dan kecintaan lingkungan. Sepintas, perbedaan antara bentuk pertama dan kedua sangat tipis, tapi perbedaan tersebut akan terasa pada derajat kedalaman aktivitasnya. Pada bentuk pertama persinggungan dengan politik praktis lebih dalam ketimbang pada bentuk yang kedua. Aktivitas bentuk pertama lebih bersifat memaksa lahirnya kebijakan hijau, sementara bentuk kedua lebih bersifat mempengaruhi, juga meningkatkan sensibilitas. Singkatnya, bentuk yang pertama bekerja langsung melawan struktur politik anti-hijau, sementara bentuk kedua bekerja di wilayah kultur politik anti-hijau. Meski berbeda medan kerjanya, seringkali keduanya bersilang kerja dan berkelindan.
Yang menarik, kedua bentuk ini mengalami politisasi politik hijau. Bentuk yang pertama, dengan meminjam Walhi sebagai aktor politiknya, mendorong terbentuknya organisasi massa Sarekat Hijau Indonesia (2007) lalu melahirkan Partai Hijau (2012). Bentuk yang kedua, dengan meminjam aktor-aktornya, yakni beberapa akademisi dan sejumlah kelompok pecinta alam, juga melahirkan Partai Hijau pada 1998. Artinya, kedua bentuk ini tidak anti politik.
Ditinjau dari sumbernya, kita juga dapat mengelompokkan kesadaran politik hijau menjadi dua lagi. Pertama, kesadaran itu datang dari gerakan politik hijau global. Kedua, kesadaran itu telah ada dari benih-benih politik hijau lokal yang tersebar. Kedua sumber kesadaran tersebut terkadang berkelindan menciptakan kesadaran politik hijau yang kita miliki saat ini. Namun, besaran masing-masing sumber kesadaran politik hijau inilah yang seringkali menjadi pangkal perbedaan dalam memahami masalah. Tak jarang, kedua kesadaran ini dihadap-hadapkan hingga tercipta konflik.
Egoisme politik hijau global menilai bahwa politik hijau global adalah final. Sementara, egoisme politik hijau lokal mencurigai politik hijau global – karena berasal bukan dari dirinya (asing) – sebagai bagian dari agenda kapitalisme global. Padahal, pembangunan politik hijau global juga berasal dari benih-benih politik hijau lokal yang disumbangkan oleh kaum hijau dari berbagai belahan dunia. Ketidakmampuan politik hijau lokal memahami kematangan politik hijau global inilah yang membuat mereka mencampuradukan politik hijau dengan aliran-aliran keyakinan yang mereka punyai. Upaya ini tidaklah keliru, namun seringkali, bukannya melengkapi kesadaran politik hijau, mereka justru mempreteli atau membebani kesadaran politik hijau matang itu.
Tantangan Politik Hijau: elektoral, basis massa dan neo-kapitalisme global

Setelah 15 tahun sejak mundurnya Suharto, politik hijau Indonesia telah memiliki perangkat politik yang nyaris lengkap. Kehadiran Partai Hijau yang dideklarasikan pada 2012 dan bergabungnya Partai Hijau 1998 adalah kemajuan yang perlu diapresiasi. Namun, apakah parpol hijau ini siap untuk dikonstestasikan?
Sebelum jauh melangkah ke sana, mari kita kembali ke alamiah dari politik hijau. Seperti telah disinggung sebelumnya, politik hijau mempromosikan demokrasi partisipatoris. Demokrasi ini dengan sendirinya, lebih mengutamakan terbentuknya partisipasi warga dalam demokrasi dengan substansi keberpihakan ekologi ketimbang mengukur demokrasi hanya dengan adanya lembaga-lembaga demokrasi seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif atau perangkat demokrasi lain seperti media, pemilihan umum dan lainnya.
Inilah sebab mengapa ditemukan literatur-literatur politik hijau global yang mendorong politik partisipasi ketimbang politik elektoral. Melalui penjelasan ini, parpol hijau sebaiknya menimbang masak-masak wajah partisipasi politik hijau sebelum melangkah ke politik elektoral. Belajar dari parpol-parpol elektoral yang ada, ketidakmampuan untuk mengelola finansial yang mandiri dan lestari seringkali berakhir pada rente politik kapital atau praktik korupsi. Atau jangan sampai politik elektoral mencemari politik partisipatoris.
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah basis massa. Seperti kita ketahui, politik hijau punya keluwesan untuk melampaui perbedaan. Kelebihan ini sebenarnya juga mengandung kekurangan. Bagi mereka yang mempelajari teori kelas masyarakat, terdapat kebutuhan untuk menemukan dan memastikan basis massa yang jelas bagi politik hijau. Ini berguna kelak untuk menentukan prioritas politisasi politik hijau. Persoalannya, apakah memang ada kelas khusus atau basis massa yang konkret dalam sejarah politik hijau?
Jika bertolok ukur pada pembangunan politik hijau di Jerman, pada awalnya fungsi partai hijau benar-benar sebagai sayap politik praktis dari faksi-faksi politik yang ada – faksi-faksi yang terpinggirkan (political arm of the movement). Jadi bukan gerakan-gerakan politik yang disubordinasi oleh partai hijau, namun sebaliknya partai hijau adalah kaki dari koalisi gerakan politik yang terpinggirkan tadi.
Tolok ukur lainnya, bisa ditemukan dalam pemikiran Leonardo Boff. Boff menguraikan betapa kerusakan ekologi berdampak langsung pada kaum papa. Kritik Boff tidak hanya menyasar pada kerusakan lingkungan saja, namun kerusakan lingkungan telah menumpulkan kemampuan alamiah kaum papa dalam bertahan hidup bersama dan dari alam. Orang miskin lebih merasakan dampak yang paling tragis dari bencana lingkungan hidup. Sementara, orang kaya mudah terhindar dari banjir dan bencana alam karena mereka hidup di tempat yang lebih baik, atau karena mereka mempunyai alternatif tempat hidup. Karena itu, upaya menanggulangi krisis ekologi juga berarti upaya mempromosikan kepentingan kaum miskin.
Yang tak kalah menariknya adalah kedekatan filosofis antara gerakan ekologi dengan gerakan feminis. Kita tentu ingat bahwa hampir seluruh kebudayaan dunia, memiliki konsep Ibu Pertiwi (mother earth concept). Konsep ini memuliakan bumi sebagai Ibu kehidupan, Ibu dari Tuhan atau Dewi Kesuburan – yang singkatnya memuliakan bumi dan perempuan dalam satu kesatuan utuh. Di pegunungan Andes, suku pedalaman di sana (termasuk Inca), menyebutnya Pachamama yang berarti ibu dari alam semesta. Bangsa Yunani menyebutnya Gaea, Gaia atau Ge yang berarti ibu dari segalanya. Arti yang sama juga digunakan Romawi pada Terra, Terra Mater atau Tellus. Di Indocina, selain berarti ibu bumi atau ibu dunia, juga ada kandungan makna kesejahteraan atau kesuburan pada konsep-konsep berikut: Mae Phra Thorani (Thai), Wathondhare (Laos), Vasudhara (Pali) dan Sowathara (Buddha). Di Jawa, kita mengenalnya sebagai Dewi Sri atau Shridevi, Nyai Pohaci Sanghyang Asri (Sunda) yang berarti dewi kesuburan, dewi beras, kekayaan, kesejahteraan, kehidupan dan kelahiran.
Sementara, di dunia barat, bersamaan dengan gelombang hijau kedua (1970-1980), lahir pemikiran eco-feminism yang dipicu dari tulisan Francoise d’Eaubonne melalui bukunya yang berjudul Le Féminisme ou la Mort (1974). Ekofeminisme, menurutnya, menghubungkan perempuan dan lingkungan, sama-sama mengalami eksploitasi serta dominasi oleh masyarakat Barat yang partriarki. Bahkan, Vandana Shiva (1988) mengklaim bahwa perempuan memiliki hubungan spesial dengan lingkungan melalui interaksi sehari-hari yang selama ini terabaikan. Namun, feminis dan ekologis sosial Janet Biehl (1991) mengkritik ekofeminisme yang berfokus terlalu banyak pada koneksi mistis antara perempuan dan alam, dimana ini tidak cukup pada kondisi aktual perempuan. Rosemary Radford Ruether (2003) bergabung dengan kritik Biehl itu. Meski demikian, dia tetap berpendapat bahwa spiritualitas dan aktivisme dapat dikombinasikan secara efektif dalam ekofeminisme.
Pembangunan filsafat ekofeminisme, baik yang berasal dari filosofi Ibu Pertiwi ataupun tidak, sebenarnya adalah modal sosial bagi politik hijau. Kalaupun, kemudian politik hijau Indonesia memilih tidak menjadikan basis massa utamanya, ekofeminisme telah menunjukkan bahwa politik hijau ramah-bersahabat dengan gerakan perempuan.
Hal terakhir adalah dengan memeriksa potensi kesadaran politik hijau dalam masyarakat Indonesia. Seperti telah dibahas sebelumnya, meski dapat dipetakan bentuk gerakan politik hijau dan asal muasal kesadaran politik hijau, tetap saja pemetaan ini tidak serta merta menggiring kita pada kelompok kelas atau sektor tertentu. Asumsi yang mengatakan bahwa basis massa politik hijau pada elit politik atau kelas menengah adalah keliru dan sudah terbantahkan oleh fakta pelestarian kearifan hijau lokal, yang umumnya dipraktikkan oleh bukan kelas menengah. Namun, memaksakan politik hijau dengan hanya berbasis pada massa buruh (Marxis) atau massa petani (Maois) atau massa buruh-tani sekalipun, rasanya terlalu berlebihan. Selain mengecilkan kepentingan buruh-tani, tindakan itu juga menihilkan kekuatan massa dari sektor lain.
Dari semua tolok ukur ini, sebaiknya kita tidak usah terburu-buru menyimpulkan basis massa politik hijau di Indonesia. Namun, setidaknya politik hijau dapat menggunakan potensi ide dan etikanya untuk berpihak atau mempromosikan kaum marginal. Keberpihakan ini memang tidak seotentik basis massa yang tengah dicari-cari, namun cukup untuk menghentikan debat kusir yang selama ini turut mengganjal langkah politik hijau untuk lebih maju.
Pernyataan demikian perlu disampaikan mengingat ancaman kepada politik hijau saat ini begitu nyata. Perlu respon cepat dari kaum hijau untuk membangun demarkasi yang jelas dan tegas dalam menghadapi masalah ini. Ancaman itu berupa pembajakan. Beberapa kaum hijau menilainya sebagai upaya kooptasi kapitalisme global (dan lokal) pada agenda hijau. Rupanya, kapitalisme juga tergiur dengan politik hijau. Alih-alih membangun kesadaran hijau, kapitalisme mencuri kesucian etika hijau dalam bentuk kesadaran palsu untuk melanggengkan keserakahannya.

Sinyal bahaya itupun nampak dalam kontroversi Konferensi Bumi ke-2 di Rio de Janeiro, Brasil pada 20-22 Juni 2012 lalu (Rio+20). Konferensi PBB yang mengambil fokus pada Pembangunan Berkelanjutan ini menerima protes, bahkan tentangan keras oleh kaum hijau dunia. Sasaran kemarahan mereka adalah pelibatan korporat global seperti Coca-Cola, Unilever, Bloomberg, Microsoft atau Wal-Mart dalam penyusunan piagam The Future We Want.

Dalam menghadapi muslihat dan tipu daya hijau semacam ini, kaum hijau perlu mengujinya dengan prinsip-prinsip utama politik hijau. Politik hijau tak mungkin bersatu dengan kapitalisme. Ekonomi hijau bukanlah sekadar cap hijau pada suatu merek. Jadi janganlah mudah terpukau dengan label dan/atau standar hijau. Cermati siapa yang menentukan standar tersebut. Ekonomi hijau, kata Fransiskus Borgias, setidaknya memiliki dua syarat. Pertama, kalau pertumbuhan industrial ekonomi memberi peluang kepada tata ekonomi daur ulang, ekonomi “stasioner.” Kedua, kalau tata ekonomi “serakah” (yang tidak bisa berkata cukup), yang tak pernah terpuaskan, memberi peluang kepada tata ekonomi ugahari, yang mampu berkata cukup, yang tahu batas, termasuk batas “pertumbuhan” – konsep yang terlanjur menjadi mitos dalam wacana pembangunan dan politik kita.

Penutup: Impian tentang Politik 3.0

“Only after the last tree has been cut down,
Only after the last river has been poisoned,
Only after the last fish has been caught,
Only then will you find that money cannot be eaten.”
(Cree Indian Prophecy)